Manadoberita.com, MANADO — Arah kebijakan pembangunan nasional saat ini tidak lagi sekadar berorientasi pada pertumbuhan makro semata, melainkan berfokus pada fondasi yang jauh lebih mendasar: kemandirian pangan dan penguatan rantai pasok melalui hilirisasi. Di Sulawesi Utara (Sulut), momentum ini diterjemahkan secara taktis oleh pemerintah daerah.
Meninjau dinamika ekonomi regional yang tercatat tumbuh positif sebesar 5,54 persen pada triwulan I-2026, ketahanan pangan dan hilirisasi terbukti bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan denyut nyata yang menggerakkan perekonomian Bumi Nyiur Melambay.
Sebagai kolumnis yang memperhatikan tata kelola kebijakan publik, saya melihat bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada seberapa presisi pemerintah provinsi mengawinkan agenda nasional dengan potensi lokal.
Sering kali, daerah terjebak dalam ego sektoral yang membuat program pusat berjalan lambat di tingkat tapak.
Namun, langkah yang diambil oleh Pemprov Sulut dalam menyelaraskan arah kebijakan nasional patut diapresiasi.
Penyelarasan ini terlihat nyata tatkala daerah mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui dua instrumen utama: hilirisasi komoditas unggulan dan pengendalian inflasi pangan berbasis kesejahteraan petani.
Kita tentu sepakat bahwa Sulawesi Utara memiliki identitas agraris yang kuat, dengan komoditas kelapa sebagai salah satu primadona utamanya.
Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Sulut, hilirisasi kelapa kini telah bertransformasi menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui penguatan produktivitas di hulu, diversifikasi produk turunan, hingga dukungan akses pasar yang lebih luas, rantai nilai komoditas ini tidak lagi berhenti pada ekspor bahan mentah yang rentan fluktuasi harga.
Penyelarasan dengan visi hilirisasi nasional ini memberikan nilai tambah (added value) yang langsung dirasakan oleh para petani lokal, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor pengolahan industri hilir.
Di sisi lain, tantangan ketahanan pangan juga dijawab secara progresif. Sulut sempat menorehkan prestasi membanggakan dengan mencatatkan tingkat inflasi yang sangat terkendali, bahkan sempat menjadi salah satu yang terendah secara nasional pada angka 1,23 persen (yoy).
Capaian ini tentu tidak datang secara otomatis. Transformasi program pengendalian inflasi pangan melalui sinergi lintas sektor, seperti program Petani Unggulan Sulut (PATUA) yang membina puluhan kelompok petani di berbagai kabupaten/kota, serta penyerahan bantuan alat mesin pertanian modern seperti traktor crawler oleh pemerintah daerah, menunjukkan komitmen konkret mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
Intervensi ini memotong rantai distribusi yang panjang dan memastikan bahwa ketersediaan pangan di tingkat konsumen tetap aman dengan harga yang wajar.
Menyelaraskan program daerah dengan kebijakan strategis nasional bukanlah tugas yang mudah.
Ia membutuhkan konsistensi politik anggaran, keberpihakan birokrasi, serta kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga perbankan, dan masyarakat.
Jika konsistensi ini terus dijaga, bukan hal yang impossibile bagi Sulawesi Utara untuk benar-benar memantapkan posisinya sebagai lumbung pangan andalan di wilayah Indonesia Timur.
Sinergi yang kokoh antara hilirisasi komoditas unggulan dan ketahanan pangan yang tangguh akan menjadi warisan kebijakan terbaik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Sulut di masa depan. (Redaksi)
