Manadoberita.com, MANADO — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2024 dan RUPS Luar Biasa tahun 2025 PT Bank SulutGo yang digelar pada Rabu, 9 April 2025 di Kantor BSG Pusat, berhasil merumuskan sejumlah keputusan strategis bagi arah pengembangan bank pembangunan daerah tersebut.
Agenda penting ini dipimpin langsung oleh dua pemegang saham pengendali (PSP), yakni Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan pihak PT Mega Corpora.
Masuknya PT Mega Corpora sebagai PSP baru selain gubernur didasari oleh bergabungnya PT Bank SulutGo ke dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) Permodalan Bank Mega.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius menegaskan komitmennya untuk “marketing” untuk PT Bank SulutGo demi mengoptimalkan kontribusi bank terhadap keberlanjutan pertumbuhan perbankan di daerah.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh rekanan pemerintah daerah yang tersebar di 15 kabupaten dan kota diwajibkan memusatkan pengelolaan keuangan mereka melalui PT Bank SulutGo.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk disiplin mematuhi peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) wajib disimpan di BSG selaku bank pembangunan daerah.
Pelaksanaan RUPS ini turut diisi dengan pemaparan Laporan Kinerja BSG Tahun 2024 serta Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2025 yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank SulutGo, Revino Pepah.
Rangkaian RUPS Tahunan ini juga menghasilkan sejumlah keputusan penting lainnya, meliputi:
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024.
- Penetapan Dana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Keuangan Berkelanjutan 2025.
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik.
- Pengesahan Dana Setoran Modal Tahun 2024-2025.
- Tindak lanjut implementasi KUB PT Mega Corpora sebagai Ultimate Stakeholder selain Pemprov Sulut.
Pihak manajemen menjelaskan bahwa keikutsertaan BSG dalam KUB PT Mega Corpora berlaku efektif hanya sampai pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun tercapai.
Setelah target tersebut terpenuhi, BSG akan terlepas dari KUB tersebut.
Sementara itu, dalam RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang digelar dalam rangkaian yang sama, para pemegang saham resmi menetapkan lima orang jajaran Dewan Komisaris yang baru.
Mereka adalah Ramoy Markus Luntungan sebagai Komisaris Utama, Max Kembuan sebagai Komisaris, serta Sam Sachrul Mamonto, Jacklyn Koloay, dan Djafar Alkatiri masing-masing sebagai Komisaris Independen.
Di samping perombakan jajaran komisaris, para pemegang saham dalam RUPS LB juga mencapai kesepakatan bulat untuk memenuhi kebutuhan modal sebesar Rp3 triliun dalam jangka waktu paling lambat 8 tahun.
Agenda strategis ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Gorontalo, jajaran pemegang saham daerah yang terdiri dari para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta perwakilan dari koperasi karyawan (Kopkar).
